MEDIAKYTA.CO.ID,MAKASSAR – Pembentukan Shelter Warga di Kota Makassar untuk tahun anggaran 2023 memasuki wilayah ke 8 dari 15 kelurahan yang direncanakan.
Hari ini, Rabu (9/8/2023), sosialisasi digelar di Kantor Kecamatan Mariso Kota Makassar, untuk pembentukan shelter di Kelurahan Kunjung Mae.
Seperti biasa, seluruh unsur kelurahan dihadirkan, seperti RT/RW, Binmas dan Babinsa, tokoh masyarakat, kader PKK, majelis taklim, dan lainnya.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Hapidah Djalante.
Ia terlebih dahulu memastikan hadirnya seluruh unsur, utamanya Binmas dan Babinsa.
“Tabe’, kenapa selalu saya cari Binmas dan Babinsa, karena Shelter Warga inilah yang nanti paling banyak membersamai kerja kerjanya kalau ada masalah warga,” ujarnya.
Hapidah menjelaskan, Shelter Warga lah yang nantinya paling banyak bersinggungan dengan masalah keseharian masyarakat.
“Utamanya soal perempuan dan anak atau persoalan keluarga lainnya, seperti KDRT,”.
Termasuk, lanjutnya, jika ada anak anak yang belum terpenuhi haknya, seperti identitas akte kelahiran, kartu keluarga, atau putus sekolah.
Untuk itu, kata Hapidah, Shelter Warga membutuhkan pengurus yang besar kepeduliannya terhadap warga.
Tak luput, RT/RW pun mesti dilibatkan dalam kepengurusan shelter.
Hal ini sejalan dengan tugas RT/RW dalam menyelesaikan banyak persoalan warganya masing masing.
“Kita dudukkan RT/RW karena kalau ada masalah di wilayah, pasti yang ditanya selalu siapa RT nya, siapa RW nya, karena memang tugasnya,” jelas Hapidah.
Meski begitu, Ia meminta kepada Lurah untuk teliti dalam menunjuk orang orang yang akan mengisi kepengurusan shelter.
“Karena mohon maaf. Ada juga RT/RW yang tidak peduli, tidak mau bekerja. Nantinya ini menjadi salah satu penilaian RT/RW terkait bagaimana respon sosialnya kepada warga,” tandas Hapidah lagi.
Sosialisasi ini menghadirkan 2 narasumber, yakni Sumarni B. Jufri (Ketua Shelter Warga Kel. Tamamaung dan Kartini (Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D).
Warga yang hadir aktif mengikuti jalannya pemberian materi dan diskusi.
Bahkan beberapa unsur aktif bertanya terkait penanganan kasus dan kerja kerja Shelter Warga, mulai dari PKK, RT/RW, dan Babinsa. (**)